Berita Internal Berita Internal

BRTI Jangan Tinggalkan PR yang Terbengkalai

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang saat ini menjabat harusnya sudah berganti pada akhir tahun 2011 ini. Hanya saja, pergantian tersebut tertunda lantaran masih banyak tugas yang harus dibereskan regulator telekomunikasi tersebut.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S. Dewa Broto berharap, anggota BRTI yang lama jangan sampai 'mewariskan' tugas yang terbengkalai kepada para penerus mereka.

"Kasian kan PR yang lama belum tuntas, namun sudah dibebankan kepada anggota BRTI yang baru," tukasnya kepada detikINET.

Alhasil, agar tidak terjadi miskomunikasi untuk penanganan tugas-tugas tersebut, anggota BRTI yang saat ini menjabat bakal diperpanjang masa tugasnya barang satu-dua bulan. Maksudnya agar tugas-tugas mereka yang harus segera diselesaikan tidak ditinggal begitu saja.

Beberapa tugas yang dianggap mendesak untuk diselesaikan seperti kasus pencurian pulsa dan unreg massal SMS premium, penataan frekuensi 3G, serta menagih sejumlah janji kepada produsen BlackBerry, Research In Motion (RIM).

"Jadi yang penting sekarang PR-PR tersebut diselesaikan dulu, karena ini masuk masa emergency," pungkas Gatot.

Seleksi anggota baru BRTI periode 2012-2015 sendiri sudah memasuki tahap final. Dimana ada 18 kandidat yang siap memperebutkan 6 posisi yang tersedia. Nah, dari 18 kandidat tersebut lima anggota BRTI yang saat ini tengah menjabat dikabarkan masuk seleksi akhir tersebut.

Mereka adalah M Ridwan Effendi, Nonot Harsono, Danrivanto Budhijanto, Iwan Krisnadi dan Nurul Budi Yakin. Sementara satu anggota BRTI lainnya, yakni Heru Sutadi memang tak ikut seleksi lantaran telah dua periode menjabat.

 


Seluruh Frekuensi akan Ditata Ulang

Pemerintah akan menata ulang seluruh frekuensi untuk akses data secara keseluruhan agar pemiliknya memiliki sumber daya alam terbatas itu secara efisien dan berdampingan (contigious).

Menurut Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Titon Dutono, penataan frekuensi akan terjadi di pita spektrum 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, hingga 2,5 GHz.

"Hal ini karena kita menginginkan teknologi Wimax, 3G, dan LTE sebagai andalan untuk level akses bagi jasa data. Caranya dengan menata ulang semua frekuensi," ungkapnya di sela diskusi akhir tahun di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Sementara itu, praktisi senior telekomunikasi Rudiantara, mengingatkan hukum paretto telah terjadi di jasa data dimana 2%-3% pengguna menguasai 40 persen trafik yang ada.

"Trafik itu naik 50% sementara pertumbuhan omzet hanya 10%. Ini tantangan bagi operator karena biaya operasional menyelenggarakan data itu tidak murah," katanya.

Diperkirakannya, ke depan akan ada pergeseran model bisnis di operator telekomunikasi, dimana pemain yang kuat dengan infrastruktur backbone akan menyewakan sebagian kapasitasnya kepada pemain lainnya.

"Di Indonesia ini ada isu keterbatasan backbone dalam menyelenggarakan jasa data. Hanya operator yang memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi bisa mengembangkan backbone," papar Rudi.

"Tidak semua operator akan dibiarkan oleh investornya berinvestasi di backbone karena ada target EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) yang ingin dijaga," pungkasnya.


Tahun 2012, Indonesia Connected Dicanangkan

Program itu merupakan langkah menuju terwujudnya masyarakat informasi pada tahun 2014.

Sebanyak 165 kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti lomba Information Communication Technology (ICT) Pura yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) di Surabaya, Jawa Timur.

Menkominfo Tifatul Sembiring dalam pembukaan lomba ICT mengatakan, akan memberikan Anugerah ICT Pura dan ISO Award 2011 kepada sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang mampu merealisasikan program era digital berbasis TIK yang dicanangkan oleh Kemkominfo.

"Program ICT Pura ini didorong atas kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk segera memiliki suatu kumpulan data indikator di bidang TIK yang lengkap, termutakhir, dan terukur hingga ke tingkat kabupaten/kota," kata Tifatul di Empire Palace, Surabaya, Senin 5 Desember 2011.

Tifatul menjelaskan, progam ICT Pura adalah gerakan nasional untuk melakukan pemetaan dan penghitungan indeks. Tahun 2012, kata Tifatul, kementeriannya akan mencanangkan program Indonesia Connected, tahun 2014 program Indonesia Informatif, tahun 2016 program Indonesia Broadband, dan tahun 2018 program Indonesia Digital.

"Esensi dari progam ICT Pura adalah tahap pemetaan data indikator TIK. Untuk itu, Menkominfo melibatkan lebih dari 200 relawan surveyor yang mayoritas tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer dan tim penilai independen," ujar Tifatul.

Tifatul menambahkan, dalam kesepakatan World Summit on the Information Society disebutkan tentang pentingnya membangun masyarakat informasi menuju masyarakat yang berkualitas hidup sehat.

"Jadi dengan segala optimisme dan kemampuan yang ada, kami merencanakan terwujudnya masyarakat informasi pada tahun 2014, dan menjadi masyarakat berbasis pengetahuan pada tahun 2025," terangnya.

Program ICT, kata dia, diperlukan untuk menentukan masa depan bangsa saat ini dan di masa mendatang, termasuk untuk mempertegas hubungan antar bangsa. Ditinjau dari pasar domestik, imbuh Tifatul, Indonesia memiliiki potensi luas untuk eksploitasi dan peluang usaha di bidang ICT.
 


Tata Ulang SMS Premium Ditargetkan Selesai Akhir Tahun

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bertekad tata ulang SMS Premium ditargetkan selesai 31 Desember.

"Soal time frame, seperti yang sudah disepakati pada pertemuan 14 Oktober lalu, tangal 31 desember, semua tugas penataan ulang itu sudah harus clear," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewabroto di acara Ngopi Bareng detikINET, Rabu (31/11/2011).

Namun Kamilov Sagala, juru bicara dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) pesimistis.

"Saya ragukan pernyataan pak Gatot barusan, tiga bulan selesai, mohon maaf sekali. Lagipula dalam rentang waktu itu, berhubungan dengan pergantian anggota BRTI. Pak Gatot jangan main-main," ujar Kamilov yang juga hadir menjadi pembicara Ngopi Bareng detikINET.

Bukan tanpa sebab, Kamilov melihat penataan ulang moratorium kasus SMS Premium ini hanya soal bahasa. Disebutkannya, dirinya sama sekali tidak melihat adanya penataan.

Namun Gatot kembali menegaskan dan meyakinkan bahwa target itu akan terpenuhi. "Kami di Kominfo sudah komitmen, ini semua akan selesai tepat waktu," kata Gatot menjawab keraguan Kamilov.

Sementara itu, A. Haryawirasma dari Indonesian Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA) berpendapat bahwa tata ulang memang harus dilakukan. "Kalau tidak, mau sampai kapan seperti ini? Memotong pulsa itu sudah tidak manusiawi," sesalnya.